Dirancang untuk memenuhi seluruh siklus kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, dan Auditor di Provinsi Lampung.
Platform diklat daring mandiri, sertifikasi kompetensi, kuis interaktif, dan tracking kelulusan aparatur.
Repositori template KAK, HPS, rancangan kontrak siap pakai, infografis alur, serta studi kasus sengketa PBJ.
Pangkalan data regulasi PBJ terpadu: Perpres 16/2018 & 12/2021, PerLKPP, SE Kepala LKPP, hingga Peraturan Gubernur Lampung.
Layanan pendampingan teknis bagi PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia barang/jasa.
Validasi keaslian sertifikat kelulusan diklat dan workshop pengadaan secara instan dengan proteksi kode hash SHA-256.
Tingkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur melalui kegiatan belajar terkini dengan materi terstruktur dan pendampingan ahli UKPBJ Provinsi Lampung.
Kelas ini membahas panduan praktis penyelesaian transaksi E-Purchasing pada Katalog Elektronik Versi 6, meliputi…
Mempelajari dasar hukum dan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan,…
Telusuri regulasi, standar dokumen, dan materi pembelajaran yang spesifik disesuaikan dengan setiap tahapan siklus PBJ.
Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal, dan pengumuman SiRUP.
Regulasi TerkaitPenyusunan Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
Regulasi TerkaitPelaksanaan E-Purchasing (Katalog), Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung, dan Evaluasi Penawaran.
Regulasi TerkaitPenerbitan SPPBJ, SPMK, pengawasan pekerjaan, addendum kontrak, dan mitigasi risiko.
Regulasi TerkaitPemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST), pembayaran, dan evaluasi kinerja penyedia.
Regulasi TerkaitArsip resmi Peraturan Presiden, Peraturan LKPP, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan tanggal berlaku hukum terverifikasi.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Alokasi UMK-Koperasi: Wajib mengalokasikan minimal 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) hasil produksi dalam negeri. Batas Paket Usaha Kecil: Nilai paket pengadaan untuk Usaha Kecil dinaikkan dari maksimal Rp2,5 miliar menjadi Rp15 miliar. Kewajiban Produk Dalam Negeri (PDN): Wajib menggunakan PDN jika terdapat produk dengan penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Profesionalisme SDM Pengadaan: Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (JF PPBJ). PPK yang tidak dijabat oleh JF PPBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan. E-Marketplace & Katalog Elektronik: Perluasan pemanfaatan Toko Daring serta penyederhanaan proses pencantuman produk pada Katalog Elektronik (Nasional, Sektoral, dan Lokal). Ketentuan Jasa Konstruksi: Jaminan Penawaran hanya berlaku untuk nilai total HPS di atas Rp10 miliar, Jaminan Sanggah Banding ditetapkan sebesar 1% dari nilai total HPS, serta penambahan jenis Kontrak Payung dan Kontrak Berbasis Kinerja. Relaksasi Sanksi Daftar Hitam: Masa sanksi blacklist bagi peserta yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima atau gagal berkontrak dikurangi dari 2 tahun menjadi 1 tahun.
1. Tujuan Pengadaan • Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia). • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri serta peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). • Mewujudkan transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan akuntabilitas. 2. Lingkup & Jenis Pengadaan Dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis: • Barang • Pekerjaan Konstruksi • Jasa Konsultansi • Jasa Lainnya 3. Pelaku Pengadaan • Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Pejabat Pengadaan • Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan (minimal 3 orang) • Agen Pengadaan • Pejabat/Panitia Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) • Penyelenggara Swakelola • Penyedia 4. Metode Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya • E-purchasing • Pengadaan Langsung (nilai sampai dengan Rp200 juta) • Penunjukan Langsung • Tender Cepat • Tender 5. Metode Pengadaan Jasa Konsultansi • Seleksi (nilai di atas Rp100 juta) • Pengadaan Langsung (nilai sampai dengan Rp100 juta) • Penunjukan Langsung 6. Swakelola Dibagi menjadi 4 (empat) tipe Swakelola (Tipe I sampai dengan Tipe IV) yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, ormas, atau kelompok masyarakat. 7. Sanksi dan Pengawasan • Sanksi administratif berupa pengenaan Daftar Hitam (Blacklist) selama 1–2 tahun. • Pengenaan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari bagian kontrak. • Pemrosesan hukum jika terindikasi unsur penipuan, korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN). (Catatan: Perpres 16 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025)
Akses instan referensi praktis, format template terstandar, dan pembahasan solusi kasus pengadaan nyata.
Koleksi artikel wawasan PBJ dapat ditelusuri di portal Bunga Rampai.
Lihat Semua ArtikelTemplate KAK, HPS, dan format kontrak kerja akan segera diunggah.
Pembahasan studi kasus nyata pengadaan akan segera ditambahkan.
Daftar pertanyaan umum seputar pengadaan barang dan jasa akan segera dimutakhirkan.
Ikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan bersama narasumber ahli dan praktisi senior UKPBJ Provinsi Lampung.
Jadwal webinar, bimbingan teknis, dan pelatihan pengadaan akan segera diumumkan.
Buka Halaman EventJadwal pengadaan periode mendatang akan segera diperbarui.
Buka Halaman EventPantauan berkala akses dan pemanfaatan sistem pengadaan terpadu Provinsi Lampung secara terbuka dan akuntabel.
Frekuensi pembukaan halaman utama BegawiPengadaan
Aktivitas pembukaan modul portal pengadaan
Sinergi kepemimpinan daerah, birokrasi profesional, tim perekayasa perangkat lunak, dan fasilitator ahli pengadaan barang/jasa.
Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Lampung, kami berkomitmen mewujudkan pengadaan yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bebas gratifikasi berlandaskan budaya kerja PATIK (Profesional, Akuntabel, Transparan, Integritas, Kredibel).
Akses langsung ke sistem layanan pengadaan resmi pemerintah
