Ringkasan Materi & Pokok Pengaturan
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Kepastian Hukum & Landasan Pengadaan
Regulasi ini diterbitkan secara sah oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2025 dan berlaku efektif sejak 30 April 2025.
Rujukan Naskah Resmi Asli (JDIH / LKPP):
Buka Portal Sumber Asli
Naskah Resmi PBJ
Peraturan Presiden (Perpres)
v1
Perpres No. 46 Tahun 2025
Format Resmi PDF · Ukuran: 4,965 KB · Diverifikasi JDIH
Catatan: Dokumen ini bersumber dari JDIH resmi dan dapat dijadikan dasar hukum dalam perencanaan, pemilihan, maupun pelaksanaan kontrak pengadaan.
