Ringkasan Materi & Pokok Pengaturan
Alokasi UMK-Koperasi: Wajib mengalokasikan minimal 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) hasil produksi dalam negeri.
Batas Paket Usaha Kecil: Nilai paket pengadaan untuk Usaha Kecil dinaikkan dari maksimal Rp2,5 miliar menjadi Rp15 miliar.
Kewajiban Produk Dalam Negeri (PDN): Wajib menggunakan PDN jika terdapat produk dengan penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.
Profesionalisme SDM Pengadaan: Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (JF PPBJ). PPK yang tidak dijabat oleh JF PPBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan.
E-Marketplace & Katalog Elektronik: Perluasan pemanfaatan Toko Daring serta penyederhanaan proses pencantuman produk pada Katalog Elektronik (Nasional, Sektoral, dan Lokal).
Ketentuan Jasa Konstruksi: Jaminan Penawaran hanya berlaku untuk nilai total HPS di atas Rp10 miliar, Jaminan Sanggah Banding ditetapkan sebesar 1% dari nilai total HPS, serta penambahan jenis Kontrak Payung dan Kontrak Berbasis Kinerja.
Relaksasi Sanksi Daftar Hitam: Masa sanksi blacklist bagi peserta yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima atau gagal berkontrak dikurangi dari 2 tahun menjadi 1 tahun.
Kepastian Hukum & Landasan Pengadaan
Regulasi ini diterbitkan secara sah oleh Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 02 February 2021 dan berlaku efektif sejak 02 February 2021.
Rujukan Naskah Resmi Asli (JDIH / LKPP):
Buka Portal Sumber Asli
Naskah Resmi PBJ
Peraturan Presiden (Perpres)
v1
Perpres No. 12Tahun 2021
Format Resmi PDF · Ukuran: 417 KB · Diverifikasi JDIH
Catatan: Dokumen ini bersumber dari JDIH resmi dan dapat dijadikan dasar hukum dalam perencanaan, pemilihan, maupun pelaksanaan kontrak pengadaan.
Matriks Hubungan & Keterkaitan Regulasi
2 Hubungan
Daftar peraturan yang mengubah, mencabut, melaksanakan, atau dirujuk oleh dokumen ini dalam hierarki regulasi PBJ.
Mengubah / Diubah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Catatan: Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Beberapa pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini.
Mengubah / Diubah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025
Riwayat Versi & Perubahan Dokumen
1 Versi
Catatan versi dan log pembaruan dokumen digital regulasi untuk transparansi audit.
| Versi |
Tanggal Rilis |
Catatan Perubahan |
Status |
Aksi |
|
v1
|
23 Oct 2026, 06:50 |
Unggahan naskah awal resmi. |
Aktif Berlaku
|
Unduh
|
Relevansi Tahapan Siklus Pengadaan (PBJ)
Tahapan dalam siklus PBJ di mana regulasi ini menjadi rujukan hukum operasional.
Belum ada pemetaan tahapan spesifik.
