Ringkasan Materi & Pokok Pengaturan
1. Tujuan Pengadaan
• Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia).
• Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri serta peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
• Mewujudkan transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan akuntabilitas.
2. Lingkup & Jenis Pengadaan
Dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis:
• Barang
• Pekerjaan Konstruksi
• Jasa Konsultansi
• Jasa Lainnya
3. Pelaku Pengadaan
• Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Pejabat Pengadaan
• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan (minimal 3 orang)
• Agen Pengadaan
• Pejabat/Panitia Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)
• Penyelenggara Swakelola
• Penyedia
4. Metode Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
• E-purchasing
• Pengadaan Langsung (nilai sampai dengan Rp200 juta)
• Penunjukan Langsung
• Tender Cepat
• Tender
5. Metode Pengadaan Jasa Konsultansi
• Seleksi (nilai di atas Rp100 juta)
• Pengadaan Langsung (nilai sampai dengan Rp100 juta)
• Penunjukan Langsung
6. Swakelola
Dibagi menjadi 4 (empat) tipe Swakelola (Tipe I sampai dengan Tipe IV) yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, ormas, atau kelompok masyarakat.
7. Sanksi dan Pengawasan
• Sanksi administratif berupa pengenaan Daftar Hitam (Blacklist) selama 1–2 tahun.
• Pengenaan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari bagian kontrak.
• Pemrosesan hukum jika terindikasi unsur penipuan, korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN).
(Catatan: Perpres 16 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025)
Kepastian Hukum & Landasan Pengadaan
Regulasi ini diterbitkan secara sah oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 March 2018 dan berlaku efektif sejak 22 March 2018.
