Course ini membahas landasan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi peraturan dan kebijakan PBJ, ketentuan pelaksanaan pengadaan, aspek hukum kontrak, tanggung jawab hukum para pihak, serta potensi permasalahan dan konsekuensi hukum dalam proses pengadaan.
- ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Pelaku PBJ dan pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
- Pegawai yang memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan.
Tidak ada prasyarat
Rangkaian modul digital interaktif yang dirancang untuk memperkuat penguasaan substansi PBJ.
Mampu memahami dan menjelaskan kedudukan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara tepat dan akuntabel.
Daftar kelas aktif dengan pendampingan fasilitator, tugas studi kasus, evaluasi sertifikasi, dan sertifikat resmi.
Buat akun di BegawiPengadaan, lengkapi profil, lalu pilih batch kelas yang sedang dibuka untuk diajukan enrollment.
Ya, kelulusan pada batch kelas dengan memenuhi standar nilai kuis, tugas, dan post-test akan menerbitkan sertifikat resmi ber-QR Code.